redaksiharian.com – Amerika Serikat ( AS ) saat ini tengah dihadapkan pada potensi default atau gagal bayar utang jika kesepakatan menaikkan plafon kredit gagal disetujui sesuai dengan target, 1 Juni 2023.
Direktur PT BNP Paribas Asset Management Djumala Sutedja menilai tidak pernah ada dalam sejarahnya Amerika Serikat mengalami gagal bayar utang utang.
“Kalau kita lihat, AS saat ini tengah dekat dengan deadline gagal bayar. Ini kondisi yang tengah berjalan dan sering kita dengar. Sejak aturan dibuat sudah sekitar 90-an kali ini terjadi, katakanlah tarik ulur terkait diskusi debt cling, dan belum pernah AS itu gagal bayar,” kata Djumala di Jakarta Selasa (23/5/2023).
Dia mengungkapkan, di 2011 sempat terjadi kondisi yang mirip dengan saat ini. Namun AS kala itu tak masuk dalam posisi default, hanya saja mengalami mengalami downgrade dalam rating kreditnya, dari AAA menjadi AA.
“Kita ingat di 2011 rating kredit AS turun dari AAA di-downgrade menjadi AA. Kalau kondisi serupa terjadi, akan membuat goncangan sentimen dan kenyamanan investor,” jelas dia.
“Di tahun 2011 saat itu mepet sekali waktunya, 1-2 hari sebelum terjadi gagal bayar. Secara general, mungkin kita lihat kinerja pasar sahamnya sendiri sepertinya investor masih dalam kondisi nyaman,” tambahnya.
Dia menilai hal seperti itu bisa cukup mengguncang pasar, hal ini bisa makin parah jika ada hal-hal atau event lain di sektor kredit yang berimplikasi dengan kredit korporate di AS.
Misal, korporat AS harus meminjam dengan biaya yang lebih tinggi, ditambah lagi suku bunga yang sudah jauh lebih tinggi saat ini. Hal seperti itu dinilai akan membuat kesulitan finansial untuk beberapa perusahaan.
Sebelumnya, Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan bertemu Senin sore pekan ini waktu setempat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai plafon utang.
Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan, AS bisa berada di posisi default paling cepat 1 Juni 2023 jika pemerintah tidak menaikkan plafon utang AS. Saat ini, tinggal sepekan tersisa waktu sebelum tanggal tersebut.
Sebelum pertemuan Biden dan McCarthy, negosiator dari kedua belah pihak telah melanjutkan pembicaraan Senin pagi, DPR meminta agar pemerintah memotong anggaran belanja wajib. Hal inilah yang menjadi kendala.
Partai Republik bersikeras untuk mengurangi pengeluaran ke level awal 2022, tetapi Biden mengatakan bahwa pemotongan apa pun tanpa kenaikan pajak tambahan tidak mungkin dilakukan.
Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen menyampaikan peringatannya yang paling mengerikan tentang dampak dari plafon utang. Ia mendesak Kongres untuk segera menaikkan plafon utang agar pemerintah tidak kehabisan uang tunai pada awal Juni tahun ini.
“Kegagalan negosiasi plafon utang ini akan meruntuhkan fondasi di mana sistem keuangan kita dibangun,” kata Yellen di acara Independent Community Bankers of America Capital Summit mengutip CNBC, Selasa (16/5/2023).
“Sangat bisa dibayangkan bahwa kita akan melihat sejumlah pasar keuangan pecah, dengan kepanikan di seluruh dunia yang memicu margin call, run dan fire sell,” lanjut dia.