redaksiharian.com – Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan raya era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anies menilai pembangunan jalan non tol era Jokowi kalah dibandingkan era SBY.
Terkait ini, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian memberikan tanggapan. Menurutnya ada kesalahpahaman dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (24/5/2023).
Ia menjelaskan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.
“Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru,” bebernya.
“Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional,” tambahnya.
Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY artinya bukan berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.
Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Sebelumnya, Anies Baswedan mulanya memaparkan pembangunan jalan tol di era Jokowi memang besar bahkan 63% jalan tol di Indonesia dibangun selama 2014 hingga sekarang. Totalnya ada sepanjang 1.569 kilometer, dari total 2.499 kilometer jalan tol yang ada di Indonesia.
Sementara itu jalan nasional yang berhasil dibangun Jokowi menurut data yang dia paparkan hanya sepanjang 19.000 kilometer.
Lihat juga Video ‘Pembicaraan Sejauh Ini soal Cawapres untuk Anies-Prabowo-Ganjar’: