redaksiharian.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mencari opsi agar kebutuhan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek untuk masyarakat dapat terpenuhi. Dalam hal ini, upaya impor rangkaian KRL bekas Jepang terus dilakukan meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menolak.
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan dipensiunkan tahun ini.
Sementara jika menunggu produk KRL dalam negeri yang dilakukan PT Industri Kereta Api (Inka) tidak memungkinkan karena tidak dapat selesai dalam waktu cepat. Sehingga, impor kereta bekas Jepang dianggap menjadi opsi yang tepat.
“Makanya kami mengajukan opsi impor itu,” kata Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Rabu (24/5).
Arya menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan rencana impor kereta tersebut direstui oleh regulator. Pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hasil audit melalui sejumlah rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Kalau regulator kan bukan kita yang menentukan boleh tidak bolehnya. Untuk rapat itu tanya ke teman-teman di Kemenko Maritim dan Investasi saja,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebutkan daam cuitan sosial medianya, impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan. Pemerintah masih akan melakukan 1 kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.
Diberitakan sebelumnya, hasil auditBPKP tidak merekomendasikan imporKRL bekas Jepang. Lembaga pengawas keuangan negara itu menilai rencana impor KRL bekas tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.
Selain itu, BPKP juga menilai jumlah armada KRL yang saat ini beroperasi terbilang masih mencukupi, yakni sebanyak 1.114 unit.