redaksiharian.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan cara serikat pekerja yang mengundang Gubernur Jawa Tengah yang juga Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo untuk menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

“Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung saya garis bawahi petugas partai dari partai pengusung utama Omnibuslaw Cipta Kerja ini justru paradok,” ucap Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra di kantor dpp PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 1 Mei 2023.

Padahal, kata Indra, tuntutan yang dilayangkan baik dari partainya maupun serikat pekerja bersamaan yakni mencabut Omnibus Law.

“Secara substansi isu kita sama karena ideologi perjuangan pembelaan buruh seharusnya sama bagaimana mensejahterakan buruh Indonesia menciptakan berkeadila. Tapi persoalan yang dicatat ya kami berbeda dengan teman-teman yang menghadirkan Ganjar misalnya,” singgungnya.

Indra menilai, hal itu menjadi paradok ketika terdapat aktivis buruh mendukung Calon Presiden yang merupakan dari Partai Politik pengusung Omnibus law.

“Sekaligus rekam jejak kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP terendah se Indonesia sebagai Gubernur dibandingkan Papua, lebih rendah dibandingkan Aceh, lebih rendah dibandingkan Banten dibanding Kalimantan dan seterusnya,” ujarnya.

Indra meyakini, apabila serikat buruh betul mengusung dan mendukung Ganjar di Pemikihan Presiden (Pilpres) 2024 ini patut dipertanyakan selama ini ideologi perjuangan dan komitmen dan konsistensinya.

“Ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri ketika ada aktivitas buruh justru yang katanya menolak omnibus law, menolak upah murah tapi justru mendukung mengusung,” tuturnya.***