redaksiharian.com – Wacana pembentukan koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ( KPP ) masih menjadi sorotan. Menjelang Pemilu 2024 ini, wacana tersebut mulai dipertanyakan.
Wacana pembentukan koalisi besar ini pertama kali dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto . Namun dia juga tak memungkiri bahwa pembentukan sebuah koalisi besar butuh pembahasan yang sangat Panjang.
Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa koalisi besar bukan sekadar meleburkan dua koalisi yang sudah ada. Namun menurutnya, semakin besar koalisi sebuah partai politik menuju Pemilu 2024, akan semakin bagus.
“Ini bukan lebur-leburan. Kalau lebur-lebur kayak cendol aja. Jadi kami perlu pembahasan lebih matang,” ucap Airlangga.
“Saya bilang kami akan mendorong yang Namanya koalisi besar . Koalisi besar itu kan sangat memungkinkan, nah, tentu lebih besar lebih baik. Golkar sudah punya KIB ,” ucapnya.
Wacana koalisi besar ini dikemukakan Airlangga pada 25 Maret 2023 lalu. Kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI dan mantan Ketum Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla juga sempat memberi arahan agar KIB bergabung dengan KPP .
Saat ini Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ) disokong oleh Partai Golkar , Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ( KPP ) disokong oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Beda pendapat dengan Airlangga Hartarto , Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menyebut partainya belum menyimpulkan untuk membuat koalisi besar untuk maju di Pemilu 2024. Lantaran masih wacana, Yandri juga belum bisa mengungkap untung dan rugi dari koalisi besar tersebut.
“Masalah untung dan rugi, itu saya kira masih sangat normatif, belum bisa kami simpulkan apakah itu menguntungkan atau merugikan PAN,” katanya.
Menanggapi wacana koalisi besar yang keluar dari Airlangga, PAN akan duduk bersama dengan pihak yang mewacanakannya. Apabila berhasil menuju titik temu, PAN tak keberatan untuk mengikuti dan mengawalnya.
“Pasti ada duduk bersama, kita tanya kenapa membentuk koalisi seperti ini, mendapatkan tugas apa, kemudian siapa mendapatkan kursi yang mana. Itu harus disepakati,” kata Yandri.
Yandri juga tak menampik rencana Golkar untuk menggabungkan KIB dengan KPP . Pasalnya, dunia politik di Indonesia dinilainya sangat dinamis, apalagi menjelang Pemilu 2024.***